BAB 15: PENDIDIKAN EKONOMI PANCASILA-ISLAM DAN PEMBENTUKAN KARAKTER

A. Krisis Moral Ekonomi: Materialisme, Hedonisme, dan Individualisme vs. Nilai Pancasila-Islam

Sistem ekonomi global yang didominasi paham kapitalisme sekuler cenderung melahirkan tiga penyakit moral: materialisme (kekayaan sebagai ukuran utama keberhasilan hidup), hedonisme (kepuasan/kesenangan sesaat sebagai tujuan), dan individualisme (kepentingan pribadi di atas segalanya). Sosiolog Erich Fromm dalam karyanya To Have or To Be mengkritik masyarakat modern yang terjebak pada mentalitas "memiliki" ketimbang "menjadi" — nilai diri seseorang diukur dari apa yang dimiliki, bukan siapa dirinya.

Dalam pandangan Islam, Yusuf Qardhawi menyebut ini sebagai krisis yang lahir dari terputusnya ekonomi dari nilai spiritual (iqtishad la diny — ekonomi tanpa agama). Sementara itu, Mubyarto memperingatkan bahwa jika Indonesia mengadopsi ekonomi neoliberal secara mentah, nilai gotong royong dan kekeluargaan dalam Pancasila akan tergerus oleh mentalitas kompetitif individualistis.

B. Pendidikan Ekonomi Berkarakter: Menanamkan Akhlaq al-Karimah dan Jiwa Kebangsaan

Solusi atas krisis di atas dimulai dari pendidikan, bukan sekadar regulasi. Konsep akhlaq al-karimah (akhlak mulia) menekankan bahwa pelaku ekonomi—pengusaha, pekerja, konsumen—harus dibentuk karakternya sejak dini agar jujur, amanah, dan adil dalam bertransaksi. Tokoh pendidikan Islam Al-Ghazali sejak lama menekankan bahwa ilmu tanpa akhlak adalah bahaya, prinsip yang relevan diterapkan dalam pendidikan ekonomi modern.

Di sisi kebangsaan, Ki Hajar Dewantara dengan konsep "Tri Pusat Pendidikan" (keluarga, sekolah, masyarakat) mengingatkan bahwa pembentukan jiwa kebangsaan tidak bisa hanya di ruang kelas, tapi harus terintegrasi dalam kehidupan sosial peserta didik. Pendidikan ekonomi yang baik menggabungkan kompetensi teknis (akuntansi, manajemen) dengan penanaman nilai (kejujuran, gotong royong, cinta tanah air).

C. Kurikulum Ekonomi Integratif di Perguruan Tinggi Indonesia

Kurikulum integratif berarti mata kuliah ekonomi tidak lagi murni mengajarkan teori ekonomi konvensional (yang bebas nilai/value-free), tapi memasukkan muatan etika Pancasila dan prinsip syariah secara terstruktur. Ini sejalan dengan gagasan Ismail Raji al-Faruqi tentang islamisasi ilmu pengetahuan bahwa ilmu-ilmu sosial termasuk ekonomi perlu direkonstruksi agar sesuai dengan pandangan hidup (worldview) yang berketuhanan, bukan sekularistik semata.

Beberapa perguruan tinggi di Indonesia sudah menerapkan ini lewat mata kuliah "Ekonomi Pancasila", "Ekonomi Syariah", atau gabungan keduanya sebagai mata kuliah wajib, tidak sekadar pilihan.

D. Peran Pesantren, Perguruan Tinggi Islam, dan Universitas Nasional dalam Pembentukan SDM Ekonomi

Tiga jenis institusi ini punya peran yang saling melengkapi:

- Pesantren: menanamkan fondasi akhlak dan pemahaman fikih muamalah (transaksi ekonomi syariah) sejak usia dini, sebagaimana ditekankan KH. Hasyim Asy'ari soal pentingnya keseimbangan ilmu agama dan kehidupan sosial-ekonomi umat.

- Perguruan tinggi Islam (UIN/IAIN): mencetak sarjana yang menguasai ekonomi syariah secara akademik-ilmiah, meneruskan tradisi keilmuan seperti yang dikembangkan M. Umer Chapra dan Monzer Kahf dalam ekonomi Islam kontemporer.

- Universitas nasional: menjadi wadah sintesis, memadukan keilmuan ekonomi modern dengan nilai Pancasila, meneruskan visi Mubyarto soal Ekonomi Pancasila di ranah akademik umum.

Ketiganya bersama-sama membentuk ekosistem SDM ekonomi yang tidak hanya kompeten secara teknis, tapi juga berkarakter.

E. Generasi Penerus sebagai Agen Transformasi Sistem Ekonomi Berkeadilan

Bab ini ditutup dengan penegasan bahwa perubahan sistem ekonomi tidak akan terjadi tanpa generasi muda yang menjadi pelaku aktif, bukan penonton. Konsep *agent of change* ini sejalan dengan pandangan **Nurcholish Madjid** bahwa kaum terpelajar (cendekiawan Muslim) punya tanggung jawab moral untuk menjembatani nilai keislaman dengan tantangan zaman, termasuk dalam bidang ekonomi.

Generasi penerus diharapkan tidak sekadar menjadi pekerja atau pengusaha yang mengejar profit, tapi menjadi penggerak sistem ekonomi yang berkeadilan — meneruskan cita-cita *falah* dan "masyarakat adil dan makmur" yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya.

BAB 15: PENDIDIKAN EKONOMI PANCASILA-ISLAM DAN PEMBENTUKAN KARAKTER

Komentar

Posting Komentar