BAB 2: LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

Integrasi Pancasila dengan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah

Pramateri

Apersepsi: Sebelum mempelajari sub bab ini, mahasiswa diajak merefleksikan pertanyaan: "Mengapa Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tidak menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara, melainkan Pancasila?" Pertanyaan ini menjadi pintu masuk untuk memahami bahwa Pancasila bukan sistem nilai yang bertentangan dengan Islam, melainkan hasil ijtihad kebangsaan yang mengandung nilai-nilai universal yang juga terkandung dalam maqashid syariah.

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan Pancasila sebagai sistem nilai khas Indonesia.

2. Mahasiswa mampu memetakan lima tujuan maqashid syariah (hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, hifz al-mal).

3. Mahasiswa mampu menganalisis titik temu antara sila-sila Pancasila dengan maqashid syariah.

Pertanyaan Pemantik:

- Apakah nilai keadilan dalam Pancasila identik dengan konsep adl dalam Islam?

- Bagaimana maqashid syariah dapat menjadi kerangka penerjemah nilai Pancasila ke dalam kebijakan ekonomi?

Materi

Pancasila merupakan sistem nilai yang lahir dari proses dialektika panjang antara nilai-nilai keagamaan, adat, dan pemikiran kebangsaan para pendiri bangsa. Sebagai staatsfundamentalnorm, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai pandangan hidup (weltanschauung) bangsa Indonesia yang majemuk.

Maqashid syariah, di sisi lain, adalah kerangka tujuan syariat yang dirumuskan ulama ushul fiqh—terutama Imam al-Syathibi—yang mencakup lima aspek perlindungan mendasar: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima maqashid ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan (mashlahah) bagi manusia baik di dunia maupun akhirat.

Ketika dibandingkan, terdapat keselarasan substantif antara kelima sila Pancasila dengan kelima maqashid syariah:

Sila Pancasila | Maqashid Syariah yang Relevan

Ketuhanan Yang Maha Esa | Hifz al-din (perlindungan agama)

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab | Hifz al-nafs & hifz al-'aql

Persatuan Indonesia | Hifz al-nasl (dalam makna keberlangsungan bangsa)

Kerakyatan yang Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan | Prinsip syura sebagai wasilah mashlahah

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia | Hifz al-mal (distribusi harta yang adil)

Keselarasan ini menunjukkan bahwa Pancasila dapat berfungsi sebagai *local wisdom* yang mengejawantahkan maqashid syariah dalam konteks kebangsaan Indonesia, tanpa harus menjadikan negara ini sebagai negara agama secara formal.

Analisis SWOT

| Strengths (Kekuatan) | Pancasila memiliki legitimasi konstitusional yang kuat dan diterima seluruh elemen bangsa; nilai-nilainya bersifat universal sehingga kompatibel dengan maqashid syariah tanpa menimbulkan resistensi ideologis. |

| Weaknesses (Kelemahan)| Pemahaman masyarakat terhadap Pancasila cenderung normatif-seremonial, belum banyak dielaborasi secara teknis ke dalam kebijakan ekonomi berbasis maqashid; kajian akademik yang menjembatani keduanya masih terbatas. |

| Opportunities (Peluang)| Meningkatnya kesadaran ekonomi syariah di Indonesia membuka ruang pengembangan kebijakan ekonomi nasional yang berlandaskan sinergi Pancasila-maqashid syariah, termasuk melalui regulasi dan kurikulum pendidikan tinggi. |

| Threats (Ancaman)| Polarisasi ideologis (sekularisme vs formalisasi syariat) berpotensi mendistorsi upaya integrasi ini menjadi wacana politis, bukan akademis-substantif. |

B. Sila Pertama (Ketuhanan YME) dan Tauhid Ekonomi: Konsep Kepemilikan Mutlak Allah

Pramateri

Apersepsi: Mahasiswa diajak memahami bahwa dalam pandangan ekonomi konvensional, kepemilikan bersifat mutlak di tangan individu. Namun dalam worldview tauhid, manusia hanyalah pemegang amanah (khalifah) atas harta yang hakikatnya milik Allah SWT.

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa memahami makna tauhid ekonomi (tauhid rububiyyah dan uluhiyyah dalam konteks harta).

2. Mahasiswa mampu menjelaskan implikasi konsep kepemilikan mutlak Allah terhadap perilaku ekonomi.

3. Mahasiswa mampu mengaitkan sila Ketuhanan YME dengan prinsip tauhid ekonomi.

Pertanyaan Pemantik:

- Jika seluruh harta adalah milik Allah, apa implikasinya terhadap hak milik pribadi?

- Bagaimana sila pertama Pancasila memberi ruang bagi nilai tauhid tanpa memaksakan satu agama tertentu?

Materi

Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menegaskan bahwa negara Indonesia berdiri di atas pengakuan terhadap eksistensi Tuhan, meski tidak menjadikan satu agama sebagai agama negara. Dalam konteks ekonomi Islam, nilai ketuhanan ini bermuara pada konsep **tauhid ekonomi**, yaitu keyakinan bahwa seluruh alam semesta beserta sumber dayanya adalah milik mutlak Allah SWT (QS. Al-Baqarah: 284; QS. An-Nur: 33).

Konsep kepemilikan dalam Islam dibedakan menjadi dua tingkat:

1. Kepemilikan hakiki (haqiqi), yaitu kepemilikan mutlak Allah atas seluruh alam.

2. Kepemilikan relatif/amanah (majazi), yaitu hak penguasaan manusia atas harta sebagai titipan yang harus dipertanggungjawabkan.

Implikasi tauhid ekonomi terhadap perilaku ekonomi meliputi:

- Etika perolehan harta: harta harus diperoleh dengan cara yang halal karena Allah mengawasi setiap transaksi.

- Etika penggunaan harta: harta tidak boleh digunakan untuk hal yang merusak diri, orang lain, atau lingkungan.

- Kewajiban distribusi: karena harta adalah amanah, terdapat hak orang lain (fakir-miskin) yang melekat padanya.

- Larangan riba, gharar, dan maysir: karena bertentangan dengan prinsip keadilan ilahiyah dalam pengelolaan harta titipan.

Dengan demikian, sila Ketuhanan YME memberi ruang filosofis bagi penerapan tauhid ekonomi dalam sistem ekonomi nasional, di mana negara mengakomodasi nilai spiritual sebagai landasan etika ekonomi tanpa memaksakan satu sistem keagamaan tertentu.

Analisis SWOT

| Strengths (Kekuatan)| Sila Ketuhanan YME memberi legitimasi konstitusional bagi nilai spiritual dalam ekonomi; konsep tauhid ekonomi menawarkan fondasi etika yang kuat untuk mencegah eksploitasi harta. |

| Weaknesses (Kelemahan)| Konsep kepemilikan amanah sering dipahami dangkal sebagai slogan religius, tanpa diterjemahkan ke dalam instrumen hukum ekonomi yang konkret dan terukur. |

| Opportunities (Peluang) | Pertumbuhan industri keuangan syariah nasional dapat menjadi wahana operasionalisasi tauhid ekonomi, misalnya melalui produk perbankan syariah dan regulasi anti-riba. |

| Threats (Ancaman) | Dominasi paradigma ekonomi kapitalistik sekuler yang menempatkan kepemilikan sebagai hak mutlak individu dapat mengikis penghayatan konsep kepemilikan amanah di kalangan generasi muda. |

C. Sila Kedua (Kemanusiaan) dan Prinsip Adl (Keadilan) dalam Ekonomi Islam

Pra materi

Apersepsi: Mahasiswa diajak berdiskusi tentang fenomena ketimpangan ekonomi di sekitar mereka, lalu dihubungkan dengan pertanyaan: apakah kemanusiaan yang adil dan beradab dapat terwujud tanpa keadilan ekonomi (adl)?

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa memahami makna sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep adl dalam ekonomi Islam.

3. Mahasiswa mampu menganalisis relevansi adl terhadap kebijakan ekonomi yang manusiawi.

Pertanyaan Pemantik:

- Apa perbedaan antara keadilan formal (equality) dan keadilan substantif (equity) dalam ekonomi Islam?

- Bagaimana prinsip adl mencegah eksploitasi manusia atas manusia lain dalam aktivitas ekonomi?

Materi

Sila kedua Pancasila menegaskan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia secara adil dan beradab. Nilai ini selaras dengan prinsip **adl** dalam ekonomi Islam, yaitu keadilan yang menempatkan hak dan kewajiban setiap pihak secara proporsional (QS. An-Nahl: 90).

Dalam ekonomi Islam, adl bukan sekadar kesetaraan matematis (equality), melainkan keadilan substantif (equity) yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan riil setiap individu. Prinsip ini diwujudkan melalui:

- Larangan eksploitasi dalam bentuk riba, penipuan (tadlis), dan monopoli yang merugikan pihak lemah.

- Kesetaraan hak dalam akad, di mana transaksi harus dilandasi kerelaan (an taradhin) tanpa unsur paksaan.

- Perlindungan kelompok rentan, seperti anak yatim, fakir-miskin, dan buruh, melalui mekanisme hukum ekonomi Islam (fiqh muamalah).

- Keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial, sehingga kebebasan ekonomi tidak berujung pada ketimpangan struktural.

Sila kemanusiaan dengan demikian menjadi jembatan konseptual antara nilai kebangsaan Indonesia dan prinsip adl dalam Islam, yang keduanya menempatkan martabat manusia sebagai pusat orientasi kebijakan ekonomi.

Analisis SWOT

| Strengths (Kekuatan)| Prinsip adl memberikan kerangka etis yang kuat untuk melindungi pihak lemah dalam transaksi ekonomi; sila kemanusiaan memperkuat legitimasi nasional atas nilai ini. |

| Weaknesses (Kelemahan)| Implementasi adl dalam praktik ekonomi riil masih menghadapi tantangan interpretasi—batas antara equality dan equity kerap kabur dalam kebijakan publik. |

| Opportunities (Peluang)| Meningkatnya perhatian terhadap ekonomi inklusif dan berkeadilan sosial membuka peluang sinergi antara kebijakan afirmatif negara dengan prinsip adl dalam fiqh muamalah. |

| Threats (Ancaman) | Ketimpangan struktural yang sistemik dan kuatnya kepentingan kapital besar dapat menghambat penerapan adl secara substantif dalam kebijakan ekonomi nasional. |

D. Sila Ketiga (Persatuan) dan Ukhuwwah Islamiyyah: Solidaritas Ekonomi Lintas Batas

Pra materi

Apersepsi: Mahasiswa diajak merenungkan bagaimana semangat gotong royong dan persatuan bangsa dapat diperkuat oleh nilai ukhuwwah dalam Islam, khususnya dalam konteks solidaritas ekonomi antarkelompok masyarakat.

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa memahami makna sila Persatuan Indonesia.

2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ukhuwwah islamiyyah dan implikasi ekonominya.

3. Mahasiswa mampu menganalisis solidaritas ekonomi lintas batas sebagai wujud persatuan.

Pertanyaan Pemantik:

- Bagaimana ukhuwwah dapat menjadi modal sosial dalam membangun ekonomi kolektif?

- Apakah solidaritas ekonomi berbasis ukhuwwah dapat menjangkau lintas suku, agama, dan golongan di Indonesia?

Materi

Sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia," menekankan pentingnya kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Nilai ini memiliki resonansi kuat dengan konsep ukhuwwah islamiyyah, yaitu persaudaraan yang dibangun atas dasar keimanan dan kemanusiaan, yang dalam konteks ekonomi termanifestasi sebagai solidaritas sosial-ekonomi antar umat.

Ukhuwah dalam ekonomi Islam mencakup beberapa tingkatan:

- Ukhuwah islamiyyah: persaudaraan sesama Muslim yang mendorong ta'awun (tolong-menolong) dalam ekonomi, seperti melalui zakat, qardhul hasan, dan koperasi syariah.

- Ukhuwwah wathaniyyah: persaudaraan sebangsa yang melampaui sekat agama, sejalan dengan semangat persatuan Pancasila.

- Ukhuwwah basyariyyah: persaudaraan kemanusiaan universal yang mendasari solidaritas ekonomi lintas negara, misalnya dalam bantuan kemanusiaan dan perdagangan yang saling menguntungkan.

Dalam praktiknya, nilai ini dapat diwujudkan melalui lembaga keuangan mikro syariah, baitul maal wat tamwil (BMT), dan jejaring filantropi Islam yang memperkuat kohesi sosial sekaligus mendukung pemerataan ekonomi lintas kelompok masyarakat, tanpa memandang latar belakang primordial.

Analisis SWOT

Strengths (Kekuatan)| Ukhuwwah menyediakan modal sosial yang kuat untuk kolaborasi ekonomi berbasis kepercayaan; sila persatuan memperluas cakupan solidaritas ini hingga lintas agama dan golongan. |

| Weaknesses (Kelemahan) | Penerapan ukhuwwah ekonomi kerap terbatas pada komunitas tertentu (eksklusif), sehingga potensinya sebagai perekat persatuan bangsa secara luas belum optimal. |

| Opportunities (Peluang) | Berkembangnya ekonomi berbasis komunitas (community-based economy) dan filantropi digital membuka peluang perluasan jejaring ukhuwwah ekonomi lintas batas sosial. |

| Threats (Ancaman) | Sentimen sektarian dan politisasi identitas dapat mendistorsi ukhuwwah menjadi eksklusivisme kelompok yang justru mengancam persatuan nasional. |

E. Sila Keempat (Kerakyatan) dan Syura Ekonomi: Musyawarah sebagai Mekanisme Keputusan Ekonomi

Pramateri

Apersepsi: Mahasiswa diajak memikirkan bagaimana keputusan-keputusan ekonomi penting—baik di level keluarga, koperasi, maupun negara—idealnya diambil melalui musyawarah, bukan otoritarianisme sepihak.

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa memahami makna sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep syura dalam ekonomi Islam.

3. Mahasiswa mampu menganalisis syura sebagai mekanisme pengambilan keputusan ekonomi yang partisipatif.

Pertanyaan Pemantik:

- Apa perbedaan mendasar antara demokrasi ekonomi ala Pancasila dan syura dalam Islam?

- Bagaimana syura dapat diterapkan dalam tata kelola koperasi atau BUMDes?

Materi

Sila keempat Pancasila menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang diwujudkan melalui musyawarah untuk mufakat dan perwakilan yang bijaksana. Prinsip ini sejalan dengan konsep **syura** dalam Islam, yang diperintahkan Allah SWT sebagai mekanisme pengambilan keputusan kolektif (QS. Ali Imran: 159; QS. Asy-Syura: 38).

Dalam ekonomi Islam, syura diterapkan pada berbagai tingkatan:

- Syura dalam akad bisnis: kesepakatan bisnis (seperti musyarakah dan mudharabah) mensyaratkan kerelaan dan musyawarah antarpihak dalam pembagian hasil dan risiko.

- Syura dalam tata kelola lembaga ekonomi: koperasi syariah dan BMT idealnya menerapkan prinsip musyawarah anggota dalam pengambilan keputusan strategis.

- Syura dalam kebijakan ekonomi negara: kebijakan fiskal dan moneter yang melibatkan partisipasi publik (public participation) mencerminkan nilai syura dalam skala makro.

Sinergi antara demokrasi ekonomi Pancasila dan syura Islam menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi rakyat bukan sekadar konsep politik, melainkan juga nilai spiritual yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan arah pembangunan ekonomi, sekaligus mencegah sentralisasi kekuasaan ekonomi pada segelintir elite.

Analisis SWOT

Strengths (Kekuatan) | Konvergensi antara musyawarah Pancasila dan syura Islam memperkuat legitimasi partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan ekonomi di berbagai level. |

Weaknesses (Kelemahan)| Praktik musyawarah/syura sering hanya bersifat formalitas (rubber stamp), tanpa benar-benar melibatkan suara kelompok marjinal dalam keputusan ekonomi. |

Opportunities (Peluang)| Digitalisasi memungkinkan mekanisme musyawarah/syura yang lebih partisipatif dan transparan, misalnya melalui platform crowdfunding syariah dan koperasi digital. |

Threats (Ancaman)| Dominasi elite ekonomi dan asimetri informasi dapat melemahkan esensi syura, mengubahnya menjadi legitimasi semu bagi keputusan yang sudah ditentukan sepihak. |

---

F. Sila Kelima (Keadilan Sosial) dan Distribusi Kekayaan dalam Islam: Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

Pramateri

Apersepsi: Mahasiswa diajak melihat data ketimpangan kekayaan di Indonesia (misalnya rasio gini), lalu direfleksikan dengan pertanyaan: instrumen apa dalam Islam yang secara sistemik dapat mengoreksi ketimpangan tersebut?

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa memahami makna sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

2. Mahasiswa mampu menjelaskan instrumen distribusi kekayaan dalam Islam (ZISWAF: Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf).

3. Mahasiswa mampu menganalisis kontribusi ZISWAF terhadap pemerataan ekonomi nasional.

Pertanyaan Pemantik:

- Bagaimana zakat berfungsi sebagai instrumen fiskal yang bersifat wajib, berbeda dari sedekah yang sukarela?

- Apa potensi wakaf produktif dalam mendukung keadilan sosial di Indonesia?

Materi

Sila kelima Pancasila menegaskan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menuntut adanya pemerataan kesejahteraan dan penghapusan ketimpangan struktural. Dalam ekonomi Islam, cita-cita ini diwujudkan melalui instrumen **ZISWAF** (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf) sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang sistemik.

- Zakat: kewajiban finansial (bukan sukarela) atas harta yang telah mencapai nishab dan haul, berfungsi sebagai instrumen fiskal yang mengalirkan kekayaan dari golongan mampu (muzakki) kepada delapan golongan penerima (mustahiq) sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60.

- Infaq: pengeluaran harta secara sukarela untuk kebaikan, tidak terikat nishab, dan dapat diberikan kapan saja.

- Shadaqah: pemberian sukarela yang cakupannya lebih luas, mencakup bentuk non-materiil seperti tenaga dan pemikiran.

- Wakaf: penyerahan aset produktif untuk dikelola secara berkelanjutan demi kemaslahatan umat, termasuk wakaf produktif yang hasilnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Keempat instrumen ini bekerja secara komplementer: zakat sebagai instrumen wajib dengan basis hukum yang tegas, sementara infaq, shadaqah, dan wakaf bersifat sukarela namun memiliki daya jangkau yang lebih fleksibel. Sinergi ZISWAF dengan kebijakan keadilan sosial negara—melalui lembaga seperti BAZNAS dan LAZ—berpotensi menjadi pilar penting pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi nasional, sejalan dengan amanat sila kelima Pancasila.

Analisis SWOT

Strengths (Kekuatan) | ZISWAF memiliki basis teologis yang kuat dan dukungan kelembagaan formal (BAZNAS, LAZ, BWI) yang memungkinkan pengelolaan profesional dan skala nasional.

Weaknesses (Kelemahan)| Tingkat literasi dan kepatuhan zakat masyarakat masih rendah; pengelolaan wakaf produktif belum optimal karena keterbatasan kapasitas manajerial nazhir.

Opportunities (Peluang)| Digitalisasi filantropi Islam (zakat digital, crowdfunding wakaf) membuka peluang perluasan basis muzakki dan wakif, serta transparansi pengelolaan dana.

Threats (Ancaman) | Fragmentasi lembaga pengelola ZISWAF dan minimnya regulasi yang terintegrasi dapat menimbulkan inefisiensi serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi filantropi Islam.

Tugas Perbankan Syariah

Intan Aprilia NurFadilla_260503110111

1. 00112, https://www.alzaqa.com/2026/09/00112.html

2. 00021, https://www.alzaqa.com/2026/09/00021.html

3. 00024, https://www.alzaqa.com/2026/09/00024.html

4. 00028, https://www.alzaqa.com/2026/09/00028.html

5. 00033, https://www.alzaqa.com/2026/09/00033.html

6. 00035, https://www.alzaqa.com/2026/09/00035.html

7. 00051, https://www.alzaqa.com/2026/09/00051.html

8. 00044, https://www.alzaqa.com/2026/09/00044.html

9. 00047, https://www.alzaqa.com/2026/09/00047.html

10. 00053, https://www.alzaqa.com/2026/09/00053.html